Syeikh Muqbil bin Hadi al Wadi’i mendapat pertanyaan sebagai berikut,
ما حكم التنظيم السري؟
“Apa hukum tanzhim sirri (gerakan bawah tanah)?”

الجواب: التنظيم السري إذا كان الشخص يحتاج إليه كأن يكون بين أعداء الإسلام أو أن الحكومة تريد البطش به؛ فلا بأس به، بشرط ألا يكون التنظيم مخالفًا للكتاب والسنة، فإذا خالف الكتاب والسنة فهو يعتبر طاغوتًا.
Jawaban beliau, “Jika seorang dai membutuhkan tanzhim sirri semisal:
a. dia hidup di tengah-tengah musuh-musuh Islam (baca: masyarakat kafir) atau
b. pemerintah menekan berbagai aktivitas dai,
maka diperbolehkan dengan syarat,tanzhim (mengorganisir aktivitas dakwah) tersebut tidak menyelisihi ajaran al Qur’an dan sunah.

Tanzhim yang menyelisihi ajaran al Qur’an dan sunah itu dinilai sebagai thoghut”.

والحكومة إذا عرفت دعوة سرية تحاول أن تقف على حقيقتها.

Beliau juga mengatakan, “Pemerintah itu jika mengetahui ada aktivitas dakwah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi akan berupaya untuk mengetahui apa maksud sebenarnya dari aktivitas tersebut”.

فالحكومة تحرص كل الحرص على معرفة هذه الأعمال السرية، وما يدريهم أن رئيس الجلسة ربما يكون جاسوسًا.

Kemudian beliau mengatakan, “Pemerintah itu sangat-sangat antusias untuk mengetahui berbagai aktivitas yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Boleh jadi mereka (orang-orang yang melakukan aktivitas dengan sembunyi-sembunyi) tidak menyadari bahwa pimpinan rapat rahasia mereka adalah intelijen.

ودعوة أهل السنة من فضل الله بارك الله فيها، فدعوتهم في كتبهم وأشرطتهم، والحكومة تتحملهم لأنّها تعلم أنّهم لا ينافسونها على كراسيها، فالكراسي عندهم لا تساوي بعرة، يقول الله سبحانه وتعالى: (يرفع الله الّذين آمنوا منكم والّذين أوتوا العلم درجات) فعلى أهل السنة أن يشعروا المسئولين بأنّهم لا ينافسونهم على كراسيهم، بل يرون العلم أرفع من الكراسي، وأنّهم ليسوا راضين عن وضعهم بل وينكرونه، لكنهم يسألون الله أن يصلحهم، وأن يردهم إلى الحق ردًا جميلاً.

Dakwah ahli sunah –dengan anugerah Allah- adalah dakwah yang Allah berkahi. Apa yang mereka dakwahkan ada di buku dan kaset-kaset mereka. Pemerintah pun tidak mempermasalahkan dakwah ahli sunnah karena pemerintah mengetahui bahwa ahli sunah itu tidak akan menyaingi mereka untuk memperebutkan ‘kursi’. Menurut ahli sunnah tahi onta itu lebih bernilai daripada ‘kursi’.

Allah berfirman yang artinya, “Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS al Mujadilah:11).

Menjadi kewajiban para dai ahli sunnah untuk menunjukkan kepada pihak pemerintah bahwa mereka tidak akan menjadi pesaing mereka dalam masalah ‘kursi’. Ahli sunnah berkeyakinan bahwa ilmu itu lebih bernilai dari pada ‘kursi’.

Ahli sunnah tidaklah merasa ridho dengan kondisi pemerintah yang ada pada saat ini bahkan mereka mengingkarinya. Tapi cara yang ditempuh ahli sunnah untuk memperbaiki kondisi pemerintah adalah memohon kepada Allah agar Allah memperbaiki kondisi pemerintah dan mengembalikan mereka kepada kebenaran dengan cara yang baik”
[Tuhfah al Mujib fi As-ilah al Hadhir wa al Gharib terbitan Dar Haramain Kairo, halaman 99-100, cetakan pertama 1424 H].

Catatan:

1. Berdasarkan penjelasan di atas, tanzhim sirri itu diperbolehkan dengan dua syarat a) aturan dalam tanzhim tersebut tidak ada yang bertentangan dengan ajaran al Qur’an dan sunah semisal mengikat anggota dengan baiat yang bid’ah b) hal tersebut dilakukan karena adanya kebutuhan.

2. Tidak boleh melakukan aktivitas dakwah dengan menggunakan cara-cara yang dirahasiakan ketika aktivitas dakwah tersebut dilakukan di tengah-tengah masyarakat Islam dan dalam kondisi pemerintah tidak melakukan tekanan untuk berbagai aktivitas dakwah yang ada di masyarakat. Bahkan pemerintah memberi kebebasan sepenuhnya untuk berdakwah.

3. Cara yang selayaknya ditempuh oleh para dai ahli sunnah agar tidak mendapatkan tekanan dari pemerintah adalah dengan a) berdakwah secara terang-terangan karena aktivitas dakwah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi itu hanya memancing kecurigaan pemerintah, b)menunjukkan sikap kepada pemerintah bahwa ahli sunah itu tidak akan menjadi pesaing pihak pemerintah dalam masalah perebutan ‘kursi’.